Tender Jalan 240 Miliar di Kabupaten Kediri Diperiksa KPPU

Surabaya (18/1) – Bertempat di Ruang Oasis, Hotel JW Marriot-Surabaya, KPPU menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan 2 (dua) perkara tender jalan di Kabupaten Kediri, yaitu:

 

  1. Perkara Nomor 19/KPPU-I/2018 tentang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan (770207) dan Peningkatan Jalan (771207) oleh Dinas PU & Penataan Ruang Tahun 2017 di Kab. Kediri, Jatim; dan
  2. Perkara Nomor 20/KPPU-I/2018 tentang Tender Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (992207) oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2017 di Kab. Kediri, Jatim

Dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Ukay Karyadi (Perkara Nomor 19/KPPU-I/2018) dan M. Afif Hasbullah (Perkara Nomor 20/KPPU-I/2018), serta Anggota Majelis Komisi Kodrat Wibowo, Investigator KPPU menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor, terkait pelanggaran ketentuan pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha.

Pasal 22 :

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Berdasarkan uraian dalam Laporan Dugaan Pelanggaran diketahui total nilai pagu dalam dua perkara tersebut  berkisar 240 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut :

  1. Obyek Perkara Nomor 19/KPPU-I/2018 :
  2. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan, nilai pagu Rp 96.541.794.000,00;
  3. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan, nilai pagu Rp 96.451.794.000,00;
  4. Obyek Perkara Nomor 20/KPPU-I/2018 :Pemeliharaan Berkala Jalan, nilai pagu Rp.47.306.533.961,00

Sedangkan beberapa dugaan persekongkolan dalam kedua perkara ini diantaranya seputar afiliasi diantara peserta tender, kesamaan-kesamaan dalam dokumen tender, dan persyaratan yang menghambat persaingan.

Dalam persidangan kali ini terdapat 3 pelaku usaha yang tidak hadir, yaitu : PT Tata Karunia Abadi, PT Ratna dan PT Galaxy Multi Tehnika. Dari 3 pelaku usaha tersebut, 2 diantaranya tidak menyampaikan konfirmasi ketidakhadirannya, yaitu : PT Ratna dan PT Galaxy Multi Tehnika.

Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Surabaya, Dendy R. Sutrisno menyayangkan ketidakhadiran kedua pelaku usaha tersebut. “Kami mengharapkan para pihak yang dipanggil dalam proses pemeriksaan ini dapat bertindak kooperatif guna kelancaran proses penegakan hukum” himbau Dendy.

Agenda persidangan Pemeriksaan Pendahuluan selanjutnya adalah Penyampaian Tanggapan Terlapor Atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang rencana akan digelar di Surabaya pada tanggal 25 Januari 2019.