Masuki Awal Tahun 2019, KPD KPPU Surabaya dan Pemprov. Jatim Sinergi Awasi Bahan Pokok

Surabaya (1/1) – Komitmen KPD KPPU Surabaya dan Pemprov. Jatim mengawal harga dan ketersediaan bahan pokok di Jawa Timur tak pernah kendur, salah satunya melalui sidak di Pasar Tradisional Keputran dan Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirikan Surabaya tepat pada hari pertama memasuki tahun 2019.

Dalam sidak yang dilakukan KPD KPPU Surabaya bersama-sama Tim Pengendalian dan Stabilisasi Bahan Pokok Pemprov. Jatim yang terdiri dari Dinas PerIndustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim, Satgas Pangan Polda Jatim, Dinas Peternakan Provinsi Jatim dan Bulog Jatim tersebut memantau pasokan dan harga bahan pokok di Pasar Tradisional Keputran.

Sedangkan di RPH Pegirikan, tim sidak menemukan penurunan pasokan sapi siap potong yang cukup drastis dari rata-rata sekitar 100 ekor per hari menjadi 13 ekor pada malam itu. Menariknya harga daging sapi relatif stabil pada kisaran harga Rp.105.000,-/kg s.d. Rp.110.000,-/kg.

Penurunan pasokan tersebut menurut pengelola RPH Pegirikan disebabkan karena para Jagal mulai kesulitan mendapatkan sapi siap potong dengan harga standar. Adapun tetap terjaganya harga daging sapi diduga disebabkan maraknya penjualan daging sapi beku disekitar RPH Pegirikan.

Menanggapi hal ini Kepala Kantor Perwakilan KPPU Surabaya, Dendy R. Sutrisno, menjelaskan setidaknya terdapat 2 (dua) isu, pertama terkait dengan ketergantungan RPH dengan Jagal, dan kedua terkait kebijakan pemprov. Jatim yang membatasi peredaran daging sapi beku.
“Guna mengembangkan RPH menjadi bagian dari upaya stabilisasi harga, maka RPH harus bisa menghilangkan ketergantungan yang cukup tinggi kepada para Jagal, dan mempunyai alternatif pasokan yang memadai” jelas Dendy.
Khusus terkait peredaran daging sapi beku yang diduga dapat menahan kenaikan harga ditengah menurunnya pasokan sapi siap potong, Dendy menilai perlunya mereview kembali kebijakan pembatasan peredaran daging sapi beku. “Menjaga sustainbility peternak sapi lokal sangat penting, namun demikian tidak kalah penting untuk tetap menjaga keseimbangannya dengan ketersediaan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat, harus ada solusi khususnya disaat permintaan konsumen meningkat, sementara pasokan terbatas dan harga meningkat” pungkas Dendy.
Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim, sekaligus inisiator sidak kali ini, Drajat Irawan memandang perlu adanya database yang valid sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam menangani naiknya harga komoditas bahan pokok. “Jatim punya sistem pengawasan ketersediaan dan harga bahan pokok, yang update setiap hari di 38 kabupaten kota, saya pikir permasalahan data sapi akan dapat kita selesaikan dengan memasukkan sapi kedalam sistem pengawasan tersebut” tegas Drajat. (ED)