Awali Tahun 2019, Kantor Perwakilan Daerah KPPU Surabaya Gelar 5 Perkara

Surabaya (16/1) – Mengawali tahun 2019, Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Surabaya gelar 5 perkara di wilayah kerjanya. Hal ini disampaikan dalam forum jurnalis di KPD KPPU Surabaya (Rabu, 16 Januari 2019).

Pertemuan yang dihadiri oleh Komisioner KPPU RI, Afif Hasbullah, dan Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Surabaya, Dendy R. Sutrisno, diungkap bahwa pada tahun 2018 KPPU menerima 132 laporan masyarakat dan 38 penelitian inisiatif terkait dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Memasuki awal tahun 2019 ini terdapat 5 Perkara di wilayah kerja KPD KPPU Surabaya, yaitu :

  1. Dugaan Kartel Harga Freight Container (Uang Tambang) Oleh Perusahaan Pelayaran Pada Rute Surabaya-Ambon.
  2. Dugaan Kartel Garam Industri Aneka Pangan.
  3. Dugaan Praktek Monopoli Pelayanan Jasa Bongkar Muat Peti Kemas Pada Terminal Serbaguna/ Konvensional/ Umum (Multipurpose) Pelabuhan L. Say, Maumere-NTT.
  4. Dugaan Persekongkolan Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Peningkatan Jalan Oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2017 di Kabupaten Kediri- Jawa Timur.
  5. Dugaan Persekongkolan Tender Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2017 di Kabupaten Kediri- Jawa Timur.

Dendy menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini laporan masyarakat yang diterima KPPU didominasi laporan dugaan persekongkolan tender. “Meski hanya ada satu pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur larangan persekongkolan tender, namun rupanya masyarakat paling mudah menyampaikan laporan tender dibandingkan dengan laporan non tender,” terang Dendy.