Forum Jurnalis NTB “Amandemen Undang-Undang Persaingan Usaha sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

IMG-20161121-WA0016    IMG-20161117-WA0005 (1)

Menyongsong usulan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diinisiasi KPPU, pada tanggal 17 November 2016 KPPU KPD Surabaya menyelenggarakan Forum Jurnalis di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan Tema “Amandemen Undang-Undang Persaingan Usaha sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.
Para peserta yang hadir dalam kesempatan tersebut adalah para wartawan media massa yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam sambutannya, Sekretaris PWI Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nasrudin, menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPPU KPD Surabaya karena telah bersedia memilin provinsi NTB sebagai tempat penyelenggaraan acara Forum Jurnalis. Pihaknya mengharapkan agar para peserta dapat memanfaatkan bahasan yang diberikan oleh KPPU sehingga dapat menghasilkan output jurnalistik yang lebih baik.
Dalam paparannya, Komisioner KPPU, Tresna P. Soemardi menyampaikan filosofi diusulkannya amandemen Undang-Undang Persaingan Usaha dimana inovasi tidak bisa terjadi jika tidak ada persaingan dan jika terjadi persekongkolan antar pelaku usaha maupuan antara pelaku usaha dengan pemerintah.
Tresna juga menyampaikan amandeman UU Persaingan Usaha sangat penting untuk dilakukan karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih memiliki beberapa kelemahan, antara lain tidak adanya daya paksa bagi pelaku usaha untuk menyerahkan data untuk kepentingan penyelidikan, dan besaran denda pelanggaran persaingan usaha yang relatif kecil dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Selanjutnya, Kepala KPD Surabaya, Aru Armando menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi pokok amandemen Undang-Undang Persaingan Usaha antara lain penguatan fungsi KPPU sebagai lembaga negara yang menegakkan hukum Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, perubahan denda sanksi administratif dari nominal terttentu menjadi persentase dari nilai sales, rezim pre-notification untuk notifikasi merger, dan dikeluarkannya HaKI  dan perjanjian waralaba dari ketentuan yang dikecualikan Undang-Undang.