Kepala KPD Surabaya Membagi Pengalaman Kepada Anggota Reskrim Polda NTB

IMG-20161020-WA0000

Polda Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan Rakernis Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Barat 2016 di Hotel Santika pada hari Selasa 18 Oktober 2016 dengan tema “Membangun Sinergitas Lintas Sektoral Dalam Rangka Pembentukan Tim Internal Anti Korupsi”. Rakernis dibuka langsung oleh Kapolda NTB, Brigadir Jenderal Polisi Drs. Umar Septono, S.H., dan dihadiri oleh pejabat Polda NTB mulai dari Direskrimsus, Irwasum, Kabiro serta perwakilan Unit Reskrim Polres se-Provinsi NTB.
Kapolda NTB menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalitas anggota Polda NTB dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi. Lembaga Pemerintah yang hadir untuk memberikan wawasan dalam tindak pidana korupsi di dalam Rakernis ini adalah KPPU KPD Surabaya, Kejaksaan Tinggi NTB dan BPKP Perwakilan NTB. KPPU KPD Surabaya diwakili langsung oleh Kepala KPD Surabaya, Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB diwakili oleh Ely Rahmawati selaku Jaksa Madya dan BPKP Provinsi NTB diwakili oleh Drs. Setyo Basuki selaku Auditor Madya.

IMG-20161018-WA0007

Aru Armando, Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah Surabaya mengatakan bahwa dibanding dengan Kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan, masih relatif baru. Namun demikian, Aru memberikan sosialisasi tentang Hukum Persaingan Usaha kepada para peserta yang mayoritas adalah anggota unit reskrim Polres se-NTB yang menangani masalah tindak pidana korupsi, cyber dan ekonomi. Sosialisasi tersebut sangat penting agar anggota Kepolisian NTB memahami hal tersebut dan kaitannya dengan kerugian negara yang berhubungan dengan tindak pidana Korupsi.
Kepala KPPU KPD Surabaya tersebut kemudian memberikan penjelasan secara teknis berdasarkan pengalaman KPPU dalam menangani Perkara Persekongkolan Tender tentang bagaimana menemukan petunjuk – petunjuk adanya proses tender atau lelang yang tidak benar dan menguntungkan pihak tertentu. Baru – baru ini KPPU telah menghukum pelaku usaha di NTB yang terbukti melakukan persekongkolan dalam tender proyek pembangunan jalan di Provinsi NTB dan siap berkoordinasi dengan pihak Polda NTB jika dibutuhkan. Kejaksaan menyampaikan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara Kejaksaan dan Kepolisian di dalam proses penegakan hukum sampai perkara selesai. Sedangkan BPKP menyampaikan bagaimana cara auditor BPKP menghitung suatu kerugian Negara.