Sosialisasi Pengawasan Kemitraan di NTT

IMG-20160922-WA0001
Tercatat hingga saat ini jumlah pelaku usaha mikro di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 96.668, pelaku usaha kecil mencapai 24.936 serta pelaku usaha menengah sejumlah 2.103 pelaku usaha. Jumlah ini diperkirakan akan terus tumbuh kedepannya. Oleh karena itu, pertumbuhan pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah itu harus terus dilindungi dan dikembangkan.
Salah satu upaya untuk melindungi keberadaan pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah itu adalah dengan menerapkan prinsip persaingan usaha sehat. Disampaikan oleh Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kamser Lumbanradja dalam acara Sosialisasi Pengawasan Kemitraan KPPU di Kupang, NTT, daya tawar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di NTT harus ditingkatkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat instrumen pengawasan kemitraan yang dapat digunakan. Instrumen tersebut diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
Dengan adanya pengawasan kemitraan sebagaimana diatur dalam IMG-20160922-WA0000peraturan-peraturan tersebut, keberadaan pelaku usaha dapat terlindungi dari potensi penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha besar. Untuk mewujudkannya, lanjut Kamser, perlu sinergi antara KPPU dengan Pemerintah Daerah.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur NTT bidang Politik dan Pemerintahan, M. Fernandez dalam acara tersebut menyatakan pengembangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan program kerja Pemerintah Provinsi NTT, yakni prioritas pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan. NTT lanjut Fernandez mempunyai program bernama ‘anggur merah’ atau anggaran untuk rakyat menuju sejahtera. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah harus dilindungi dan dikembangkan demi meningkatkan daya saing.
Dalam acara tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Surabaya, Aru Armando menyatakan segera menindaklanjuti kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangi oleh KPPU dan Kementerian Koperasi dan UMKM pada Agustus lalu. Pihak KPD Surabaya yang wilayah kerjanya meliputi Jawa Timur, Bali, NTT dan Nusa Tenggara Barat tersebut siap berkoordinasi dengan Kota dan Kabupaten di wilayah NTT untuk pembentukan Satuan Tugas Kemitraan.
Acara yang dihelat di Kupang pada Senin 22 September 2016 tersebut diikuti oleh para Pimpinan dan/staf dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Kota/ Kabupaten di wilayah NTT. Selain pemaparan dari Komisioner KPPU dan Perwakilan Gubernur NTT, hadir untuk menyampaikan materi sosialisasi dalam acara tersebut diantaranya, Kepala KPD KPPU Surabaya, Aru Armando, Direktur Merger KPPU, Taufik Ariyanto dan Investigator Utama KPPU, Dedy Sani Ardi.