Persekongkolan Tender Jalan di Bengkulu terbukti, KPPU Rekomendasikan KPK untuk tangani Aspek Korupsinya

Jakarta, (17/9) – KPPU melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Saidah Sakwan sebagai Ketua Majelis,  Tresna Priyana Soemardi dan Syarkawi Rauf masing-masing sebagai Anggota Majelis, telah selesai melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Perkara Nomor 12/KPPU-L/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembukaan/Pembangunan Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang Di Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011. Dalam Pembacaan Putusannya siang ini, KPPU menetapkan telah terjadi persekongkolan antar pelaku usaha (horizontal) dan antar pelaku usaha dan pemerintah (vertikal) dalam tender tersebut. Sehingga, Komisi memutuskan bahwa para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 (tentang persekongkolan tender) pada Undang Undang  Nomor 5 Tahun 1999.

Perkara ini berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPPU RI mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang  Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pembukaan/Pembangunan Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang Di Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 23.875.470.000,- (dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dilakukan oleh Terlapor I (Panitia/Pokja Pekerjaan Konstruksi ULP Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011), Terlapor II (PT Zuty Wijaya Sejati), Terlapor III (PT Menarabaja Saranasakti), Terlapor IV (PT Handaru Adhiputra), Terlapor V (PT Sinatria Inti Surya), Terlapor VI (PT Jaya Sakti Konstruksi), Terlapor VII (PT Kandita Utama), Terlapor VIII (PT Arafah Alam Sejahtera).

Dalam fakta persidangan diperoleh fakta bahwa telah terjadi pengaturan dan penentuan pemenang tender yang dilakukan para Terlapor dengan menggunakan pihak lain sebagai perusahaan pendamping yang dilakukan dengan cara memberikan uang atau imbalan atau fee sebagai pendamping kesamaan metode pelaksanaan dan pengerjaan dokumen penawaran oleh orang yang sama yang memungkinkan adanya informasi yang sama mengenai harga penawaran masing-masing serta kesengajaan tidak melengkapi dokumen penawaran sehingga perusahaan pendamping gugur pada tahap evaluasi administrasi dan teknis. Selain itu persekongkolan diperkuat dengan hubungan afiliasi antara Terlapor II dengan Terlapor III yang bertujuan agar Terlapor II menjadi pemenang tender.

Majelis Komisi juga menemukan fakta bahwa Terlapor I telah terbukti bertindak diskriminatif dan tidak konsisten melakukan evaluasi dengan menggugurkan peserta tender yang potensial menang karena alasan tidak substansial dan bermaksud memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender, sehingga telah memfasillitasi terjadinya persekongkolan atau persaingan semu diantara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VIII.

Pada akhir pembacaan putusannya, Majelis Komisi memutuskan besaran denda yang bervariasi antar para Terlapor. Terlapor II dikenakan denda sebesar Rp. 2.063.000.000, Terlapor III sebesar Rp. 344.000.000, Terlapor IV sebesar Rp. 29.000.000, Terlapor V sebesar 29.000.000, Terlapor VI sebesar 29.000.000, dan Terlapor VIII sebesar 29.000.000. Selain menjatuhkan hukuman denda terhadap para Terlapor diatas, Majelis Komisi juga memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan korupsi oleh Terlapor yang telah terjadi dalam perkara tersebut.